PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan target kepada Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menyelesaikan perangkat pemerintahan di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dalam waktu tiga tahun ke depan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo telah meminta Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadimuljono agar membangun tiga kompleks lembaga dahulu dalam waktu tiga tahun.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Dalam tiga tahun ke depan harus menyelesaikan seluruh perangkat yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat kita berpindah. Yaitu adalah fungsi eksekutif, fungsi legislatif, maupun fungsi yudikatif,” kata Prasetyo di kompleks parlemen DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Prasetyo memastikan Istana akan tetap melanjutkan IKN di tengah kabar Prabowo tidak memprioritaskan melanjutkan calon ibu kota baru warisan mantan Presiden Joko Widodo tersebut.
“Jadi tidak ada masalah dengan IKN. Lanjut terus,” ujarnya.
Sebelumnya, Prasetyo menyebutkan kelengkapan sarana dan prasarana menjadi syarat utama agar keputusan presiden pemindahan ibu kota bisa diteken Presiden Prabowo. Sarana itu mencakup infrastruktur eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
“Pemerintah menargetkan kesiapan sarana dan prasarana itu bisa terwujud dalam tiga tahun mendatang,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juli 2025. Dia juga menyebutkan pemerintah memerlukan anggaran besar untuk mewujudkannya.
Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan alasan Prabowo belum kunjung meneken keppres pemindahan ibu kota negara ke IKN. Dia mengatakan Prabowo masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana di IKN.
“Sarana dan prasarana, syarat yang kami merasa harus ada sebelum memutuskan atau presiden menandatangani keppres pemindahan ibu kota,” kata dia.
Pembangunan IKN gencar dilakukan periode kedua pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo. Jokowi bahkan menggelar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Kepresidenan IKN. Namun pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN perlu disahkan oleh keppres.
Prabowo ditengarai tak serius melanjutkan pembangunan IKN setelah Jokowi tak lagi menjabat. Selama sembilan bulan menjabat presiden, baru dua kali ia membahas proyek
IKN. Anggaran IKN tahun ini pun ia pangkas.
Pada 2024, anggaran negara yang terpakai untuk membangun IKN sebanyak Rp 89 triliun. Tahun ini alokasi untuk IKN hanya Rp 13,8 triliun.
Francisca Christy Rosana dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini