Raja Juli Tegaskan Tak Pernah Terbitkan Izin Penebangan Baru Sejak Jadi Menhut

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan tak pernah menerbitkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), sejak dirinya dilantik sebagai menteri oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2024 lalu.

Ia merespons aksi penebangan pohon secara ilegal di kawasan hutan Sumatera yang tak lagi punya kawasan resapan air.

"Saya sudah katakan, saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun yang baru ya,” kata Raja Juli kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (4/12).

Ia mengatakan, ia menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto yang memintanya menjaga hutan dan berani dalam mengambil tindakan.

“Yang justru saya terbitkan adalah PBPH untuk jasa lingkungan atau RE, restorasi ekosistem,” tuturnya.

Terkait dengan bencana banjir di Sumatera, ia mengungkapkan rencana untuk mencabut izin sejumlah perusahaan yang dinilai bermasalah, termasuk yang berada di wilayah terdampak banjir.

"Ada sekitar 20 perusahaan dengan luas sekitar 750.000 hektare yang nanti akan saya cabut izinnya," ungkapnya.

"Berikutnya, kami sudah mengidentifikasi ada 12 subjek hukum perusahaan yang terindikasi, sekali lagi terindikasi, berkontribusi terhadap banjir. Dan oleh karena itu dari kemarin Gakkum (penegakan hukum) kami sudah berada di lokasi," pungkasnya.