Respons Luhut soal Subsidi KRL Berbasis NIK

Jakarta -

Pemerintah berencana mengubah skema subsidi layanan KRL Jabodetabek menjadi berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Jika kebijakan tersebut jadi dilaksanakan, maka subsidi hanya dirasakan oleh orang yang berhak memperolehnya, mengacu pada NIK.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pun buka suara soal kebijakan tersebut. Menurut Luhut, saat ini pemerintah dalam tahap finalisasi atas skema baru tersebut. Ia menekankan, hal ini bertujuan agar subsidi bisa lebih tepat sasaran.

"Ya sekarang lagi difinalkan kita lihat nanti, sama itu juga dengan tadi bensin. Jadi kembali orang yang berhak itu yang dapat," ujar Luhut di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Saat ditanya terkait soal kebijakan subsidi berbasis NIK ini, Luhut tak banyak bicara. Luhut juga belum dapat memastikan apakah masyarakat yang tidak mendapatkan subsidi akan mengalami kenaikan harga tiket atau tidak.

"Ada detailnya, saya ndak hapal," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, rencana subsidi KRL berbasis NIK terungkap dalam dokumen Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Dalam dokumen tersebut, dilihat Rabu (28/8/2024), ada beberapa perbaikan yang akan dilakukan untuk skema PSO Kereta Api. Salah satunya adalah perbaikan pada sistem tiket elektronik KRL Jabodetabek, disebutkan perbaikan akan dilakukan dengan menerapkan tiket elektronik berbasis NIK bagi pengguna KRL.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, rencana penerapan subsidi KRL berbasis NIK masih mempertimbangkan masalah waktu. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ini masih membahas soal anggaran di DPR RI. Setelah itu barulah pembahasan resmi oleh pemerintah akan dilakukan.

"Pak Menko, Bu Menkeu tengah menyelesaikan anggaran di DPR. Setelah ini kita akan adakan rapat," katanya di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

Budi Karya menegaskan usulan tersebut tak lepas dari implementasi teknologi di sektor trasnportasi. Salah satunya menyangkut dengan persoalan ticketing. "Dan seperti apa yang dilakukan, tapi pada dasarnya kalau bicara ini adalah bagaimana kita mengatur ticketing dengan satu teknologi," tuturnya.

(shc/hns)