Ribuan Driver Ojol Mau Demo, Kemenhub Minta Aplikator Serap Aspirasi

Jakarta -

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merespons rencana ribuan pengemudi ojek online (ojol) dan kurir se-Jabodetabek melakukan aksi demo Kamis besok. Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati mengatakan, pihaknya meminta aplikator memperhatikan aspirasi para mitranya dan memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan.

"Kami telah meminta aplikator untuk memperhatikan aspirasi para mitra pengemudi ini dan memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan," katanya saat dihubungi detikcom, Rabu (28/8/2024).

Adita mengaku Kemenhub telah mengetahui rencana para ojol dan kurir besok. Namun, ia menyebut tuntutan terkait tarif antar barang yang disuarakan ada pada ranah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Kami telah menerima informasi terkait hal ini. Setelah kami cermati, tuntutan para pengemudi ini terkait dengan tarif antaran barang, yang hal ini merupakan ranah dari Kominfo," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono menyebut pihaknya akan menyampaikan aksi secara damai. Aksi ini digelar untuk menyampaikan aspirasi ojol dan kurir yang merasa tertekan dengan kebijakan perusahaan dan pemerintah. Rencananya aksi tersebut bakal diikuti 500-1.000 orang.

"Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Nasional Garda Indonesia hormati dan mendukung aksi damai selagi tidak menimbulkan suatu gangguan kamtibmas sebagai wujud solidaritas dan kesamaan nasib para pengemudi ojol yang makin tertekan oleh perusahaan aplikasi sedangkan pihak pemerintah juga belum dapat berbuat banyak untuk memenuhi rasa keadilan kesejahteraan para mitra perusahaan aplikasi yang ada dikarenakan hingga saat ini status hukum ojek online ini kami nilai masih ilegal tanpa adanya legal standing berupa Undang-Undang," paparnya.

Massa menuntut adanya legal standing yang jelas bagi para pengemudi ojol. Ini agar perusahaan tidak berbuat semena-mena terhadap ojol dan kurir selaku mitranya. Adapun aksi ini bakal digelar di Istana Merdeka dan Kantor ojol.

"Dengan belum adanya legal standing bagi para pengemudi ojol maka perusahaan aplikasi bisa berbuat sewenang-wenang tanpa ada solusi dari platform dan tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh Pemerintah, hal inilah yang membuat timbulnya berbagai gerakan aksi protes dari para mitra," katanya.

(ily/ara)