Rosan Ungkap Sederet Penyebab Investor Asing Masih Pikir-pikir Masuk RI

Jakarta -

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan sejumlah hambatan yang membuat banyak investor asing masih ragu untuk menanamkan modalnya di RI. Salah satunya terkait ketersediaan sumber energi baru terbarukan (EBT) yang bisa dimanfaatkan industri.

"Saya di Kementerian Investasi walaupun relatif masih baru, bertemu dengan investor luar maupun dalam dan mereka memang untuk mereka berinvestasi, perilaku yang berhubungan dengan tata kelola yang berkelanjutan dan berkesinambungan dari lingkungan hidup itu menjadi salah satu prioritas utama mereka melakukan investasi," ungkapnya dalam detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Ia mencontohkan di sektor pembuatan kendaraan listrik (electric vehicle/EV), banyak perusahaan luar negeri yang hanya ingin membangun fasilitas produksinya di negara yang sudah menggunakan EBT. Dengan begitu mereka bisa memastikan supply energi yang mereka gunakan untuk produksi EV sudah ramah lingkungan.

Untuk itu Rosan mengaku pihaknya saat ini sedang mendorong pembangunan kawasan industri berbasis EBT di Indonesia, termasuk di dalam kawasan itu nanti akan ada perusahaan-perusahaan penyedia energi bersih. Dengan begitu para investor tidak akan 'lari' dari RI dan memilih untuk berinvestasi di negara tetangga.

"Ini juga yang kami lihat bahwa ini adalah suatu yang tidak terelakkan. Makanya kita mencoba untuk mendorong pembangunan, contohnya industrial estate (kawasan industri) yang berbasis dengan clean energy," terangnya.

"Bukan kita harus, memang itu adalah permintaan, demand pasar yang memang harus kita lakukan. Kalau nggak nanti kita akan tertinggal oleh banyak negara, terutama paling gampang oleh negara-negara tetangga kita atau neighbouring country," sambung Rosan lagi.

Kemudian di luar itu, Rosan juga menyebut banyak investor asing yang masih ragu untuk menanamkan modalnya di RI karena sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah.

"Tentunya dalam rangka kita membangun ekosistem untuk clean energy sumber daya manusia memainkan peranan yang sangat penting. Mereka bilang 'oke kebijakan sudah bagus tapi manusianya tidak tersedia', itu menjadi tantangan sendiri," kata Rosan.

Ia mengatakan jumlah tenaga kerja Indonesia berada di kisaran 134-135 juta orang. Berdasarkan angka dari Kementerian Ketenagakerjaan, dari jumlah itu sekitar 40% hanya memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD).

"Kita lihat lebih lanjut lagi 24% hanya pernah di sekolah dasar, jadi itu pun tidak lulus sekolah dasar. 18% dengan latar belakang pendidikan SMA atau SMP, hanya 12-13% dengan latar belakang pendidikan diploma/universitas," ucap Rosan.

Untuk mengatasi permasalahan tingkat kemampuan SDM ini, Rosan menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan berbagai insentif untuk para pengusaha yang mau memberikan pelatihan ataupun pendidikan vokasi kepada para pekerjanya.

"Apabila setiap perusahaan ikut dalam program vokasi, training dan edukasi baik yang diadakan oleh pemerintah ataupun baik yang diadakan oleh perusahaan itu sendiri memperoleh insentif pajak sebesar 200%," ucap Rosan.

"Apabila perusahaan baik dalam maupun luar negeri melakukan research and development-nya di Indonesia mendapat insentif pajak sampai 30%," tambahnya.

Mesti begitu, sayangnya menurut Rosan banyak perusahaan belum mengetahui pemberian insentif ini, sehingga banyak di antara mereka belum melakukan pelatihan ataupun pendidikan vokasi, dan sosialisasi inilah yang juga sedang dikebut pemerintah.

(das/das)