1 day ago
1
Jakarta -
Jaksa menghadirkan Direktur CV Diratama, Doni Indra sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan timah yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 300 triliun. Doni mengungkap konsep pinjam bendera untuk melakukan penambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.
Doni bersaksi untuk Terdakwa Mochtar Riza Pahlevi Tabrani selaku mantan Direktur Utama PT Timah Tbk 2016-2021, Emil Ermindra selaku mantan Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2016-2020, dan MB Gunawan selaku Direktur Utama PT Stanindo Inti Perkasa, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/9/2024). Mulanya, Doni mengaku menggunakan CV Diratama untuk melakukan penambangan sebagai mitra PT Timah.
Namun, dalam perjalanannya PT Timah meminta masyarakat penambang yang tak memiliki badan usaha digabung ke CV Diratama. Doni mengatakan PT Timah menerbitkan surat perintah kerja (SPK) terkait kegiatan penambangan dengan penggabungan bersama masyarakat penambang tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lalu di poin selanjutnya di BAP (berita acara pemeriksaan) yang angka 13 saksi itu menjelaskan bahwa saksi sebenarnya nggak terlalu setuju dengan penggunaan CV Diratama itu oleh tambang masyarakat itu. Kenapa sebenarnya saksi?" tanya kuasa hukum MB Gunawan.
"Tidak begitu Pak. Seperti di BAP itu saya menjelaskan awal saya menggunakan badan usaha sendiri memang untuk keperluan sendiri, kan tidak mengakomodir yang lain-lain. Ternyata dalam perjalanannya, banyak masyarakat yang sekitar mau punya lokasi 1 hektar, setengah hektar, mau menambang," jawab Doni.
"Akhirnya disuruh digabungin sama saksi punya?" tanya kuasa hukum MB Gunawan.
"Iya, dikeluarkan SPK sama PT Timah," jawab Doni.
"Jadi awalnya sebenernya maunya ya SPK buat sendiri aja buat Diratama sendiri aja?" tanya kuasa hukum MB Gunawan.
"Iya," jawab Doni.
"Lalu yang nyuruh digabung ke Diratama itu siapa saksi? instruksi PT Timah atau?" tanya kuasa hukum MB Gunawan.
"PT Timah Pak," jawab Doni.
Kuasa hukum MB Gunawan lalu menanyakan keuntungan yang diperoleh Doni lantaran meminjamkan 'bendera' CV Diratama untuk masyarakat penambang tersebut. Doni mengaku mendapat keuntungan potongan sebesar 4 persen.
"Berarti apa saja yang saksi dapatkan dalam pengakomodiran tambang masyarakat tersebut ke dalam badan hukum saksi?" tanya kuasa hukum MB Gunawan.
"Potongan 4 persen tadi Pak," jawab Doni.
Kuasa hukum Mochtar juga mendalami Doni terkait konsep pinjam bendera tersebut. Doni mengakui pernah meminjam bendera CV Candra Jaya.
"Pada saat Saudara saksi meminjam bendera CV Candra Jaya, yang menyampaikan kepada Saudara saksi bahwa akan dipotong fee pinjam bendera itu siapa?" tanga kuasa hukum Mochtar.
"Dari orang PT Timah-nya ada, dari CV-nya juga ada," jawab Doni.
"Waktu itu potongannya berapa?" tanya kuasa hukum Mochtar.
"4 persen," jawab Doni.
"Pada saat kemudian, CV Diratama, milik Saudara saksi ini yang kemudian sebagai tempat untuk dipinjamkan benderanya itu yang menentukan fee-nya Saudara saksi atau siapa?" tanya kuasa hukum Mochtar.
"Mengikuti aja Pak," jawab Doni.
"4 persen juga?" tanya kuasa hukum Mochtar.
"Iya," jawab Doni.
"Itu yang Saudara saksi terima ya?" tanya kuasa hukum Mochtar.
"Betul," jawab Doni.
Doni mengaku tak mengenal semua masyarakat penambang yang meminjam nama atau bendera CV Diratama. Dia mengatakan lokasi penambangan itu sudah dinyatakan clear and clean (CNC) karena sudah diterbitkan SPK oleh PT Timah.
"Kemudian, terkait dengan yang meminjam bendera Saudara saksi. Tadi saya ingin mengetahui lebih jauh, pihak-pihak yang pada saat itu menambang, masyarakat, yang ingin meminjam bendera Saudara saksi. Saudara saksi kenal tidak orang-orangnya?" tanya kuasa hukum Mochtar.
"Ada yang kenal ada yang tidak Pak," jawab Doni.
"Saya tanyakan yang mengenal saja ya, untuk masyarakat yang Saudara saksi kenal tersebut. Bagaimana dengan status lahan di area yang mereka ingin tambang? Saudara saksi tahu atau tidak?" tanya kuasa hukum Mochtar.
"Yang jelas kalau sampai sudah keluar SPK-nya berarti lokasinya sudah CNC (clear and clean) Pak," jawab Doni.
Doni mengatakan masyarakat penambang yang meminjam bendera CV Diratama ditulis sebagai penanggung jawab lapangan. Dia menuturkan laporan kegiatan penambangan juga dilakukan langsung oleh masyarakat ke pengawas penambangan dari PT Timah.
"Kemudian di dalam SPK yang Saudara saksi tandatangani, dalam bentuk pinjam bendera CV Diratama itu tadi. Di mana posisi masyarakat penambang yang meminjam bendera Saudara saksi? Apakah dimasukkan sebagai penanggung jawab?" tanya kuasa Mochtar.
"Penanggung jawab lapangan Pak," jawab Doni.
"Itu ada di dalam SPK...
