3 weeks ago
9
Jakarta -
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyebut seharusnya tidak perlu ada kericuhan saat Satpol PP melakukan pembongkaran bangunan PKL di kawasan wisata Puncak, Bogor. Kuncinya pada komunikasi pemerintah dan pedagang.
Sebagai kawasan wisata favorit warga Jakarta dan sekitarnya, Puncak selalu menjadi destinasi yang ramai saat weekend. Warung-warung PKL yang menawarkan bersantai dengan panorama perkebunan teh, berjejer di sepanjang jalan Puncak.
Sekarang, para pedagang diminta untuk pindah ke area Gunung Mas yang memiliki kapasitas 516 kios. Masing-masing kios memiliki luas 11 meter persegi baik basah maupun kering. Namun dalam proses pemindahan ini, kericuhan tak terelakkan antara petugas Satpol PP dengan pedagang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Satpol PP Bogor melakukan penertiban tahap kedua kios liar di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (26/8/2024). Kini kios-kios itu telah rata dengan tanah. (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Kemenparekraf punya harapan tersendiri kepada pemerintah untuk meyakinkan para pedagang mengenai tempat baru di rest area Gunung Mas.
"Ini adalah masalah komunikasi pemerintah dengan pedagang. Kalau boleh saran, jangan hanya memfasilitasi pemindahan saja, tapi dijaga juga marketnya. Karena pedagang ujung-ujungnya pasti mempertanyakan apa yang mereka dapatkan kalau pindah," kata Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya dalam The Weekly Brief With Sandi Uno, Senin (26/8/2024).
Pemilik warung makan Mas Arofiq dibawa petugas saat menolak bangunannya dibongkar di Kawasan Puncak, Bogor, Senin (26/8/2024). (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Nia juga mengatakan pemerintah harus memastikan adanya pengunjung ke Gunung Mas.
"Pemerintah harus memastikan kalau tempat yang baru mendatangkan konsumen, ini masalah komunikasi. Pemerintah harus merangkul pedagang," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Menparekraf Sandiaga Uno juga setuju, bahwa pemerintah harus merangkul dan mengomunikasikannya dengan pedagang. Butuh pendekatan untuk menghindari kericuhan.
"Kita harus melakukan pendekatan agar mereka bisa ditertibkan dalam konsep yang saling menguntungkan, demi kemajuan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan," kata Sandiaga.
Pembongkaran PKL tahap 2 di Puncak
Kasatpol PP Pemerintah Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid, mengatakan telah memberikan pemberitahuan kepada para pedagang untuk mengosongkan dan menertibkan secara mandiri. Pembongkaran pun dimulai sejak pagi tadi.
Sudah disosialisasikan melalui teguran 1, 2, 3 yang dilakukan oleh Satpol PP. (Masih ada yang bandel) contohnya ini tapi Alhamdulilah kalau lihat perkembangan di penataan tahap kedua masyarakat lebih paham dan lebih mengerti," kata Cecep saat didatangi tim detikTravel.
Bagi Cecep penertiban PKL tahap II itu dinilai lebih lancar karena masyarakat yang sudah mengerti dan secara mandiri mengosongkan dan beberapa ada yang membongkar bangunannya sendiri.
"Masyarakat lebih memaknai jadi banyak yang mengerti di antaranya dari 196 bangunan yang ditertibkan, 90 (pemilik) bangunan membongkar sendiri. Sisanya kita lakukan penindakan tidak ada pengecualian," kata Cecep.
(sym/fem)
