Sekjen PBB minta penyelidikan menyeluruh aksi protes di Nepal

Istanbul (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta penyelidikan menyeluruh dan pengendalian diri setelah aksi protes di Nepal yang menyebabkan 20 orang tewas dan memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri.

"Saya mengikuti perkembangan situasi di Nepal dengan saksama dan sangat berduka atas hilangnya nyawa," tulis Guterres di platform perusahaan media sosial AS, X, pada Selasa.

Saya mendesak dilakukannya penyelidikan, pengendalian diri untuk menghindari eskalasi kekerasan lebih lanjut dan dialog demi mencapai jalan konstruktif ke depannya," katanya.

Selanjutnya Guterres meminta aparat keamanan untuk mematuhi hukum hak asasi manusia, seraya menekankan bahwa protes "harus dilakukan dengan cara damai, menghormati kehidupan dan harta benda."

Pada Selasa malam, militer Nepal mulai mengambil alih kekuasaan.

Di tengah kendali militer, Presiden Ramchandra Paudel bersiap untuk memulai proses pembentukan pemerintahan baru setelah menerima pengunduran diri Oli di tengah protes mematikan sejak Senin, yang juga menyebabkan hampir 350 orang terluka.

Nepal telah mengalami peristiwa dramatis sejak Senin setelah Oli melarang media sosial, dan meminta platform multinasional untuk membuka kantor di negara Himalaya yang terkurung daratan tersebut.

Langkah ini memicu protes massal di ibu kota Kathmandu, dengan para pengunjuk rasa menyerbu gedung-gedung publik dan kantor-kantor partai politik serta memasuki gedung parlemen sebelum membakarnya.

Para pengunjuk rasa juga membakar kediaman para pemimpin tinggi, termasuk Kantor Presiden, sementara protes keras terus berlanjut meskipun pemerintah telah mengumumkan pencabutan larangan media sosial.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Militer Nepal ambil alih kekuasaan usai aksi protes berujung kematian

Baca juga: Nepal krisis: Presiden mundur, penjara dibobol, 1500 tahanan kabur

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.