Setwapres Ungkap Kendala Percepatan Penurunan Stunting di RI

Jakarta -

Lead Program Manager di Tim Percepatan Penurunan Stunting Sekretariat Wakil Presiden, Iing Mursalin, mengungkap rintangan program penurunan stunting di Indonesia. Tantangan itu di antaranya tidak ada pembagian yang jelas peran lembaga, hingga komitmen politik yang tidak jadi aksi di lapangan.

Iing Mursalin menjelaskan banyaknya lembaga yang terlibat dalam misi penurunan angka stunting adalah modal besar. Sebab, stunting tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu sektor, semisal dari Kementerian Kesehatan saja.

"Tetapi banyaknya pihak yang terlibat ini kalau tidak dikelola dan dikoordinasikan dengan baik Itu akan menjadi semakin rumit. Oleh karena itu, pengkoordinasian antar lembaga ini menjadi sangat penting. Karena ini lintas Kemenko, maka koordinasinya oleh Pak Wapres langsung," kata Iing Mursalin dalam Rakornas Percepatan Penurunan Stunting di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024).

"Itu menjadi sangat strategis Karena Pak Wapres bisa memerintah secara langsung arahan kepada Kementerian dan Lembaga, Kepada pemerintah daerah dan kepada lembaga-lembaga non-pemerintah," imbuh dia.

Berikutnya, dengan banyaknya lembaga yang ambil bagian dalam percepatan penurunan stunting ini perlu diberi peranan yang jelas. Ini dilakukan agar setiap lembaga punya tugas masing-masing.

"Banyaknya pihak ini harus ada pembagian peran yang jelas. Karena kalau tidak ada pembagian peran yang jelas tumpang tindih perannya. Yang kemudian itu tidak menjadi konstruktif bagi pelaksanaan program," jelasnya.

Selanjutnya, rintangan penurunan stunting di Indonesia adalah komitmen politik yang tidak jadi aksi nyata. Padahal komitmen politik ini penting sebab punya peran pengambilan keputusan.

"Sampai tahun 2023, semua kepala daerah itu sudah tanda tangan komitmen bersama sekretariat wakil presiden. Tetapi kenapa kemajuan setiap daerah beda-beda? Karena di banyak daerah komitmen yang sudah tandatangan ternyata hanya komat kamit, tidak diturunkan menjadi rencana aksi yang real di lapangan," tegasnya.

Untuk mengantisipasi hal serupa terjadi, Sekretariat Wakil Presiden kemudian melakukan pendampingan. Ini bisa jadi upaya untuk mengontrol dan mengingatkan menjalankan program tersebut.

"Nah, penting komitmen ini untuk diturunkan menjadi kegiatan real di lapangan. Oleh karena itu di pusat dilakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas kepada bapak-ibu sekalian," ungkapnya.

(aud/aud)