Skema Penyaluran Pupuk Subsidi Dikabarkan Bakal Berubah, Mentan Buka Suara

Jakarta -

Komisi IV DPR mengaku mendapatkan informasi bahwa skema pupuk subsidi bakal diubah. Menanggapi hal tersebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai hal itu bakal berat untuk dilakukan.

Informasi tersebut awalnya diungkap Ketua Komisi IV DPR Sudin, dia mendapat informasi bakal ada perubahan skema pemberian subsidi pupuk kepada para petani. "Saya mendapatkan info bahwa pupuk subsidi akan diubah mekanismenya, saya minta dijelaskan," ungkap Sudin di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Sudin mengaku khawatir tentang pengubahan skema pemberian pupuk subsidi, hal itu disebutnya bakal merugikan petani. Sebab, skema bakal berubah menjadi bantuan langsung tunai kepada petani melalui bank.

Sudin pun meminta agar jika memang program itu dilaksanakan agar penyalurannya betul-betul dicek. "Saya minta tolong bener-bener cek ulang dipastikan bahwa jangan sampai uang subsidi dari pemerintah ke petani itu bukan menjadi pupuk tetapi menjadi yang lain-lain. Bahkan infonya transfernya itu virtual account, apakah semua petani di wilayah terpencil memiliki rekening? Jadi nanti tolong dijelaskan secara singkat," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Mentan Andi Amran Sulaiman, juga mengaku sudah mengetahui informasi soal hal tersebut. Tapi, dia menilai perubahan skema pemberian subsidi pupuk bakal sulit diimplementasikan.

"Pupuk bersubsidi memang ada rencana pilot project di Babel, tapi saya kira maaf pak ketua karena kan kita tidak tahu menteri berikutnya, ini agak berat," tegas Amran.

Menurut Amran, perubahan skema subsidi pupuk harus dipastikan dapat mengakomodir seluruh petani. Sebab, banyak petani khususnya yang berada di wilayah terluar yang memiliki keterbatasan infrastruktur, karena itu Amran menilai perubahan skema subsidi pupuk bakal berat dilaksanakan.

"Dulu kartu tani kami yang minta, sebelum kami tinggalkan, kami minta dihentikan karena banyak saudara kita yang tidak bisa dijangkau dengan sinyal dan seterusnya itu tidak bisa dapat pupuk, di perbatasan jangan kita bayangkan bahwa berada di kota semua, sehingga ada 17-20% tidak dapat pupuk tidak bisa akses karena kartu tani, jadi kemarin kami langsung KTP, selesai, kita permudah," jelas Amran.

(kil/kil)