Soal Kasus PSS Sleman, Mengapa Komdis PSSI Beri Hukuman Ringan?

Jakarta -

PSS Sleman dihukum pengurangan poin dan denda ratusan juta Rupiah. Komdis PSSI dinilai seharusnya beri hukuman lebih berat!

PT Liga Indonesia Baru (LIB) mengonfirmasi sanksi pengurangan tiga poin PSS Sleman terkait kasus match fixing dan denda Rp 150 juta, setelah diputuskan oleh Komite Displin (Komdis) PSSI). Pengaturan skor tersebut terjadi di Liga 2 2018.

"Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 25 April 2024, tentang tindak pidana suap kepada perangkat pertandingan yang bertugas pada pertandingan antara PSS Sleman melawan Madura FC pada tanggal 06 November 2018," bunyi yang tertera dalam salinan Keputusan Komite Disiplin PSSI, dikutip dari laman PT LIB.

Pengamat sepakbola sekaligus founder Football Institute, Budi Setiawan menilai ada kejanggalan dari hasil keputusan itu. Dirinya menilai, harusnya klub yang lakukan match fixing bisa dihukum sampai degradasi!

"Hukuman PSS Sleman yang hanya pemotongan 3 poin dan denda senilai Rp 150 juta, sudah jelas menimbulkan tanda tanya besar. Karena, kode disiplin sangat jelas menetapkan bahwa hukuman bagi badan (klub) yang melakukan match fixing hukumannya adalah degradasi," tegasnya.

"Komite Etik PSSI sudah bisa masuk dan memeriksa personil Komdis PSSI utamanya dalam kasus PSS Sleman. Karena, komdis telah melenceng dari fungsi khitohnya dari menjaga integritas sepakbola menjadi pelindung mafia bola dan kejahatan match fixing," sambungnya.

Proses hukuman PSS Sleman pun memakan waktu hampir satu tahun. Padahal, Satgas Anti Mafia Bola Polri telah menetapkan beberapa tersangka dari PSS Sleman dan perangkat pertandingan sejak September 2023, lalu kemudian disusul putusan Pengadilan Negeri (PN) Sleman yang menyatakan para tersangka bersalah bulan Maret 2024.

"Begitu banyak waktu dan momentum bagi Komdis untuk menyidangkan kasus PSS Sleman. Tapi, Komdis PSSI lebih memilih memutuskannya pada menit-menit menjelang kick off Liga 1 musim 2024/2025 dimulai. Jadi memang ada indikasi untuk mengulur waktu memutus perkara, dan hasilnya adalah ini hukuman untuk PSS Sleman," papar Budi.

Budi Setiawan menutup, Satgas Anti Mafia Bola Polri dengan melibatkan PPATK bisa melakukan integrity cross check. Dirinya berharap, PSSI bisa lebih tegas dalam membenahi urusan match fixing karena dinilai bisa terus membuat sepakbola Indonesia sulit menjadi lebih baik.

(aff/ran)