4 days ago
5
Jakarta -
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan akan ada kementerian yang digabung atau dipisah di era Prabowo Subianto. Partai Demokrat mengatakan sudah ada aturan yang membuat Prabowo bisa melakukan hal tersebut usai resmi jadi presiden.
"Untuk kabinet ini adalah hak prerogatif dari Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih. Memang untuk komposisi menteri ada undang-undang terkait ini yang menjadi pedoman. Undang-undang mengenai kementerian ini sangat terbuka ruang bagi beliau untuk memecah atau menggabungkan kementerian-kementerian yang ada termasuk juga akan mengurangi atau menambah kementerian," ucap juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, Selasa (17/8/2024).
Menurut Herzaky, yang terpenting bukan terkait memecah atau menggabungkan kementerian, namun bagaimana program dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bisa berjalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang paling penting bukan mana yang bertambah bukan pecah atau digabung, tapi semua ini dilakukan dengan pertimbangan mendalam, karena kita inginkan apa yang menjadi program Pak Prabowo, gagasan beliau, bisa terwujud dalam lima tahun ini dan ada akselerasi atau percepatan sejak hari pertama ketika kabinet dilantik," ujarnya.
Herzaky menyampaikan saat ini Prabowo bersama partai-partai pendukung pemerintah masih membahas soal komposisi kabinet. Dibahas soal kementerian bisa berjalan optimal jika digabung, dipisah, atau tetap sama.
"Demokrat posisinya jelas apapun langkah yang diambil Pak Prabowo kami dukung penuh Karena itulah yang terbaik. Sesuai dengan komitmen kami ketika memutuskan dulu untuk mendukung Pak Prabowo di Pilpres," ujarnya.
Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan ada kementerian yang dipisah dan digabung di era presiden dan wapres terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Muzani mengatakan jumlah kementerian di era Prabowo ada kemungkinan akan bertambah.
"Ada kementerian yang dipisah, ada beberapa kementerian yang memang digabung," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).
Muzani mengatakan akan ada penambahan di kementerian era Prabowo mendatang. Kendati demikian, ia belum mengetahui secara detail pembahasan pos menteri itu.
"Memang jumlah keseluruhan mungkin bertambah dari yang sekarang, jumlahnya berapa saya nggak tahu persis. Tapi penambahan atau pemisahan dari satu kementerian semua sudah dibicarakan melalui kementerian," ujar Wakil Ketua MPR RI ini.
Muzani mengatakan, dengan penambahan pos menteri, maka program yang dijalankan juga bisa lebih fokus. Muzani tak menampik ada kementerian yang tertinggal dan mengharuskan kementerian itu untuk dipisah.
"Harapannya kan dengan penambahan menteri itu lebih fokus pada pelaksanaan program. Lebih fokus pada penamaan program karena ada beberapa kementerian yang memang digabung, tapi kemudian dalam pelaksanaan di lapangan kementerian tersebut ada bidang-bidang yang tertinggal," ujar Muzani.
"Harapan Pak Prabowo adalah menteri-menteri yang akan datang lebih fokus kepada penanganan program yang itu dilakukan dengan cara melakukan pemisahan dari kementerian-kementerian lain," tambahnya.
(aik/dnu)
