1 month ago
10
Jakarta -
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait Badan Gizi Nasional yang baru dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024. Darimana anggaran untuk instansi tersebut beroperasi?
Sri Mulyani mengatakan dirinya akan bertemu dulu dengan Kepala Badan Gizi Nasional yakni Dadan Hindayana yang baru dilantik Senin (19/8). Saat ini proses anggarannya disebut sedang dibuat untuk 2025.
"Nanti kita akan bertemu dulu dengan pimpinannya dan kita lihat proses anggarannya kan sekarang ini sedang dibuat," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (20/8/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sayangnya Sri Mulyani belum tahu kapan akan bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional itu. "Nanti kita lihat. Aku lagi banyak ke DPR nih," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan instansinya dibuat khusus untuk menjalankan program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis.
"Ya jadi gini, Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Pak Presiden Terpilih Prabowo Subianto," beber Dadan ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8).
Menurutnya, Badan Gizi Nasional dibuat sejak saat ini karena mengikuti siklus anggaran, di mana Desember 2024 harus sudah ada pemegang anggaran makan bergizi gratis yang sudah dimasukkan dalam APBN 2025. Maka dari itu Badan Gizi Nasional selaku pemegang anggaran makan bergizi gratis perlu disiapkan dari sekarang.
"Karena terkait dengan siklus anggaran maka agar bisa dilaksanakan tahun 2025 dan dari Januari maka dalam nota keuangan kan sudah harus masuk anggarannya. Dan itu sudah dimasukkan sehingga Perpres ini harus dibentuk di era Pak Jokowi," jelas Dadan.
Setelah dilantik, Dadan mengaku akan mengebut pembuatan struktural Badan Gizi Nasional mulai dari mencari pejabat tinggi pratama, inspektur jenderal, hingga urusan kedeputian. Fokusnya paling depan adalah menyusun struktur dan tata kerja organisasi.
Kemudian pihaknya akan menyusun seluruh peraturan badan dan seluruh peraturan yang terkait dengan program pemenuhan gizi, utamanya Badan Gizi Nasional. Targetnya, 2 Januari 2025 program makan bergizi gratis sudah bisa dilakukan.
"Saya bertugas untuk menyiapkan segala sesuatunya agar Januari program makan bergizi gratis bisa dilaksanakan," sebut Dadan.
Pemerintah sendiri sudah menetapkan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun di 2025. Anggaran sebesar itu, kata Dadan, akan digunakan untuk pelaksanaan program hingga operasional Badan Gizi Nasional selaku eksekutor program.
"Rp 71 triliun itu menyangkut seluruhnya. Termasuk seluruhnya," sebut Dadan ketika ditanya apakah anggaran Rp 71 triliun digunakan untuk operasional instansinya, termasuk untuk membayar gaji karyawan.
(aid/rrd)
