2 weeks ago
10
Jakarta -
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bicara mengenai progres transisi energi di Indonesia saat bertemu dengan Special Adviser Sekjen PBB di bidang Climate Action and Just Transition, Selwin Hart.
Sri Mulyani mengatakan Selwin ingin mendengar lebih dalam mengenai progress transisi energi di Indonesia, termasuk sejauh mana implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP) dalam mendukung transisi energi berkeadilan.
"Saya sampaikan bahwa transisi energi merupakan sebuah upaya yang kompleks sehingga Pemerintah perlu merencanakan secara matang serta komprehensif," tulis Sri Mulyani di Instagram, Jumat (6/9/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyani mengatakan, pasokan energi harus bisa memenuhi permintaan yang naik sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, komposisi energi terbarukan juga perlu untuk terus ditingkatkan.
"Inilah tujuan utama yang ingin kita capai," katanya.
Terangnya, dalam implementasi JETP, pemerintah melakukan dua pendekatan sekaligus. Sebutnya, pemensiunan dini PLTU berbasis batu bara serta membuat sektor energi terbarukan menjadi lebih atraktif.
"Selwin mengungkapkan, kesuksesan Indonesia mempensiunkan dini PLTU berbasis batu bara ini akan menjadi role model bagi negara-negara lain di wilayah Asia-Pasifik," katanya.
"Ia juga menyampaikan bahwa Sekjen PBB @antonioguterres mendukung penuh proses transisi energi khususnya di negara berkembang, bahkan menjadikannya sebagai prioritas untuk mendapat dukungan dari komunitas global," tambah Sri Mulyani.
Dikutip dari laman ESDM, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden beserta para pemimpin negara International Partners Group (IPG) meluncurkan perjanjian internasional yaitu skema pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP) pada rangkaian acara KTT G20 di Bali November 2022 lalu.
IPG dipimpin Amerika Serikat dan Jepang, beranggotakan Kanada, Denmark, Uni Eropa, Perancis, Jerman, Italia, Norwegia dan Inggris. Perjanjian internasional ini dituangkan dalam joint statement yang bersifat tidak mengikat.
Adapun implementasi JETP dengan nilai pendanaan sebesar US$ 20 miliar berasal dari investasi publik dan swasta dalam bentuk hibah dan pinjaman bunga rendah.
(acd/kil)
