1 week ago
9
Jakarta -
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku masih mengusahakan pensiun dini (early retirement) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1.
Seperti diketahui, PLTU berkapasitas 660 megawatt (MW) di Jawa Barat itu menjadi salah satu yang akan disuntik mati pemerintah dalam upaya mengurangi emisi karbon.
"Kita usahakan terus ya (pensiun dini PLTU Cirebon-1 sebelum pemerintahan berakhir)," kata Sri Mulyani saat ditemui usai Indonesia International Sustainability Forum 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (6/9/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyani mengatakan pembahasan suntik mati PLTU Cirebon-1 masih terus berlangsung. Ia mengungkapkan sederet tantangan yang menyebabkan kebijakan itu belum kunjung terealisasi.
"Challenge-nya kita lihat dari biaya yang muncul akibat dari keputusan itu, konsekuensinya terhadap PLN, terhadap APBN, dan private sector (swasta)," ungkapnya.
Selain itu, Sri Mulyani juga ingin memastikan pensiun dini PLTU tidak memiliki konsekuensi hukum dan merugikan negara, walaupun tujuannya baik yakni untuk menekan emisi gas rumah kaca (GRK).
"Bagaimana ini being seeing sebagai transaksi yang baik dan akuntabel untuk dari sisi hukum sehingga tidak dianggap sesuatu yang merugikan negara," ujar Sri Mulyani.
Sebelumnya, Sri Mulyani pernah mengatakan butuh biaya kurang lebih US$ 1,3 miliar atau setara Rp 21 triliun (kurs Rp 16.200) untuk mempensiunkan dini PLTU Cirebon-1. Pelaksanaannya dilakukan lewat skema Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai pendanaan campuran untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan internasional.
"Salah satu pilot project yang sudah berjalan adalah pemensiunan dini Cirebon 1 power plant. Dengan kapasitas 660 MW, akan membutuhkan biaya kurang lebih US$ 1,3 miliar untuk memensiunkan dini pembangkit listrik ini dalam 7 tahun ke depan," terang Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, Jumat (19/4).
Sri Mulyani menyebut pensiun dini PLTU Cirebon-1 dapat menyelamatkan 28,5 juta ton CO2e. Investasi yang dibutuhkan untuk transisi menuju ekonomi rendah karbon ini diakui sangatlah besar.
(aid/hns)
