Sri Mulyani Terbitkan Surat Utang Rp 3 T, Tenor Terpanjang Dalam Sejarah

Jakarta -

Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) seri FR0105 dengan tenor 40 tahun melalui mekanisme private placement dengan nilai sebesar Rp 3 triliun. Instrumen obligasi ini menjadi yang terpanjang di pasar domestik dan dinilai cocok dengan kebutuhan jangka panjang dana pensiun.

Direktur SUN Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Deni Ridwan mengatakan transaksi SUN sebesar Rp 3 triliun tersebut telah dilaksanakan pada 22 Agustus 2024.

"Transaksi ini dilakukan melalui mekanisme private placement dalam rangka untuk memperkenalkan SUN dengan tenor 40 tahun yang merupakan instrumen obligasi negara dengan tenor terpanjang yang ditawarkan di pasar domestik," kata Deni dalam keterangan tertulis, Jumat (30/8/2024).

Untuk penerbitan selanjutnya, Deni berharap dapat dilakukan melalui mekanisme lelang secara reguler.

SUN FR105 diperdagangkan kembali dengan tingkat kupon sebesar 6,875% dan imbal hasil atau yield sebesar 6,930%. Dengan tenor 40 tahun, maka obligasi negara ini memiliki jatuh tempo pada 15 Juli 2064.

Deni mengungkapkan langkah strategis ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam pendalaman pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik, khususnya untuk mendukung pertumbuhan industri dana pensiun dan asuransi yang membutuhkan instrumen investasi jangka panjang dengan tingkat risiko yang terukur.

"Melalui langkah ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri keuangan domestik dan memperkuat fondasi ekonomi nasional," ucap Deni.

Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia Abdul Hadil pun mengapresiasi atas penerbitan instrumen SUN tenor panjang ini. Instrumen ini dinilai sangat cocok dengan profil risiko jangka panjang dan memungkinkan untuk mengelola portfolio investasi dengan lebih baik.

"Kami dari asosiasi perusahaan perasuransian dan dana pensiun secara intens telah melakukan audiensi dengan pemerintah terkait dengan kebutuhan instrumen investasi, dalam hal ini Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor yang lebih panjang dibandingkan dengan yang selama ini sudah diterbitkan oleh pemerintah di pasar domestik," ujar Hadil.

(aid/rrd)