Tafsiran dari Beragam Tokoh dan Budayawan soal Raja Jawa yang Disampaikan Bahlil

Jakarta -

Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia melontarkan candaan soal raja Jawa dan menimbulkan gaduh. Sejumlah kalangan menyampaikan pendapatnya.

Candaan itu diungkapkan Bahlil usai terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Golkar baru menggantikan Airlangga Hartarto. Istilah raja Jawa dan peringatan kepada kader Golkar agar jangan main-main itu disampaikan Bahlil saat saat berpidato pemaparan visi dan misinya pada Musyawarah Nasional XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

"Kita harus lebih paten lagi. Soalnya, Raja Jawa ini kalau kita main-main, celaka kita," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu.

Hanya saja, Bahlil tidak menyebut detail sosok yang dimaksud sebagai raja Jawa itu. "Sudah. Waduh ini. Sudah banyak, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah. Enggak perlu," dia menambahkan.

Sejumlah kalangan menyampaikan pendapatnya soal raja Jawa itu. Mulai dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri hingga Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, serta budayawan dan pemerhati sejarah.

Berikut rangkumannya:

1. Karena Presiden RI Hampir Seluruhnya Orang Jawa

Pemerhati sejarah Asep Kambali menafsirkan ucapan Bahlil. Dia menyebut kata-kata itu sebatas candaan politik. Jika pun dimaksudkan raja masa kini diartikan semua presiden Indonesia berasal dari Suku Jawa.

"Jadi, raja Jawa yang dimaksudkan oleh Bahlil itu sebenernya bukan asli atau bukan pada kenyataannya. Itu kan kalau saya lihat semacam candaan politik ya atau guyonan politik itu," kata Asep kepada detikcom, Kamis (22/8/2024).

"Jadi tidak betul ada. Hanya istilah, istilah ini merujuk pada kalau saya interpretasikan gitu ya, pada konteks sejarah bangsa kita di mana bahwa setiap pemimpin kita itu selalu orang Jawa," dia menambahkan.

2. Fakta Kultural dan Kedekatan Bahlil Merujuk ke Sosok Tertentu

Dosen Fakultas Sastra Universitas Sanyata Dharma Heri Priyatmoko yang juga pemerhati budaya dan sejarah menerka sosok yang dimaksud Bahlil itu. Heri menerka sosok raja Jawa dengan merujuk fakta kultural dan mental. Raja Jawa yang dimaksud Bahlil bisa jadi Presiden Joko Widodo yang juga hadir pada Munas Golkar itu.

"Kita bisa melihat Bahlil bicara seperti itu, dia berada di lingkaran kekuasaan siapa. Jelas itu mengindikasikan kepada sosok Jokowi. Ketokohan yang dilukiskan atau digambarkan sebagai raja Jawa itu mengarah kepada Jokowi," kata Heri dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (22/8/2024).

"Dalam konteks politik kekuasaan, akan menjadi lain sosok yang dimaksud Bahlil kalau dia bicara di kubu Megawati, misalnya. Dalam analisis sejarah politik cukup jelas, dia berada di garda depan ringnya siapa. Orang boleh menyangkal dalam alam bawah sadar, tapi dalam memori kolektif tahu di alam bawah sadar sangat jelas, siapa yang dimaksudkan oleh Bahlil itu. Justru menjadi ahistoris jika Bahlil menyebut raja Kalimantan atau raja Timor, misalnya," kata Heri.

3. Bukan Ranah Keraton Yogyakarta

Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan tak mengetahui apa yang dimaksud raja Jawa dalam pidato Bahlil.

"Urusannya apa (soal pidato Raja Jawa) ? Tidak tahu saya soal pidato itu," kata Sultan HB X di sela-sela Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 Wilayah Jawa di Yogyakarta, Rabu (21/8).

Sultan yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu menyatakan tak akan mencampuri apapun lagi terkait dinamika politik karena bukan kewenangannya. Sultan menyebut bukan ranahnya lagi untuk berbicara atau menanggapi lebih jauh.

"Saya kan sudah tidak berpartai lagi, tidak boleh (masuk partai sesuai UU)," kata Sultan HB X.

4. Megawati Minta Dikenalkan ke Raja Jawa

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri mencandai ucapan Bahlil Lahadalia itu dengan minta untuk dikenalkan kepada raja Jawa tersebut. Megawati menyampaikannya usai pembacaan nama-nama bakal calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan gelombang kedua di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (22/8).

"Saya ketawa, ketawanya, sudah dia ngomong Raja Jawa. Kayak dia mengerti artinya Raja Jawa, dia kan orang Papua. Makanya saya langsung sambil sarapan ketawa, wih," kata Megawati di Kantor DPP PDI Perjuangan.

"Aku mau kenalan juga deh sama Raja Jawa-nya. Sejak kapan ada Raja Jawa? Awas kamu ya diplintir-plintir. Kapan ada Raja Jawa-nya," ujarnya.

5. Hanya Ada di Zaman Dahulu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengomentari soal raja Jawa itu. Dia menyebut raja Jawa hanya ada di zaman kerajaan dahulu, saat ini sudah tidak ada.

"Raja Jawa itu kan zaman kerajaan dulu, bukan zaman sekarang," kata Airlangga yang juga mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar usai konferensi pers Pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) di Jakarta, Kamis (22/8).

6. Istana Tidak Mau Berspekulasi Soal Raja Jawa

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengatakan bahwa Istana tidak mau berspekulasi lebih lanjut mengenai sosok raja Jawa itu.

"Itu 'kan pernyataan politik di partai politik," kata Hasan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (22/8).

Untuk itu, dia membiarkan masyarakat menafsirkan masing-masing soal sosok "Raja Jawa" tersebut. "Silakan ditafsirkan masing-masing," ujar Hasan.

7. Raja Jawa Digunakan Kerajaan Mataram Kuno

dari sejumlah sumber, sebutan Raja Jawa mengarah kepada penguasa di tanah Jawa, khusus Mataram Islam. Setiap raja atau sultan yang bertakhta di Mataram Islam, diberi gelar sebagai 'Khalifatullah ing Tanah Jawi' atau pemimpin di tanah Jawa.

Kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi tiga, Kasultanan Yogyakarta, Keraton Solo, dan Puro Mangkunegaran.

Saat ini, Kerajaan Mataram dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY., kemudian Keraton Solo dipimpin oleh Sampeyan Ndalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (SISKS) Pakubuwono XIII, dan Puro Mangkunegaran dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara X atau Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo.

Dua kerajaan di Jawa lainnya yang ada adalah Keraton Cirebon dipimpin Sultan Sepuh Aloeda II atau Raden Rahardjo dan Kasultanan Banten dipimpin Sultan Banten Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni.

"Kerajaan yang masih ada itu kini menjadi pemangku adat, secara politik tidak punya peran. Wilayah kekuasaan mereka ada di wilayah tembok keraton," kata Dosen Sastra Universitas Sanyata Dharma Heri Priyatmoko.

"Kerajaan saat ini memiliki fungsi pelestari budaya, misalnya sekatenan, gregeb malam Suro, tetapi secara kekuatan politik tidak ada, dia ikut pemerintah," dia menegaskan.

Salah satu Pangeran di Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Panembahan Pakoenegoro atau Raden Mas Hartawan Candra Malik, yang juga seorang budayawan menjelaskan bahwa raja-raja Jawa masih eksis sampai hari ini. Mereka berkumpul dalam sebuah majelis.

"Banyak. Beliau-beliau berkumpul dalam Majelis Agung Raja dan Sultan (MARS) Indonesia. Selain itu, ada sejumlah perkumpulan yang beranggotakan raja, sultan, keluarga, dan/atau kerabat kerajaan," katanya kepada detikcom, Kamis (22/8/2024).

Dia menyebut Kesultanan Yogyakarta satu-satunya yang memiliki hak istimewa mengelola pemerintahan. Sedangkan yang lain memiliki fungsi kebudayaan.

(fem/fem)