Tak Disinggung Jokowi, Nasib Kenaikan Gaji PNS di Tangan Prabowo

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah selesai membacakan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 beserta Nota Keuangannya. Tidak disinggung kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) seperti yang sudah dibocorkan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan kenaikan gaji PNS di 2025 tidak diumumkan hari ini. Yang pasti prioritas untuk abdi negara ke depan yakni reformasi birokrasi dan penyederhanaan birokrasi.

"Ya nanti, nggak diumumin sekarang (kenaikan gaji PNS di 2025). Kita tunggu ya, nanti ya, tapi kan tadi prioritasnya reformasi birokrasi, penyederhanaan birokrasi," kata Azwar Anas usai Sidang Paripurna DPR tentang RAPBN Tahun 2025 di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menambahkan kepastian kenaikan gaji PNS di 2025 akan diumumkan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Nanti Pak Prabowo lah (yang umumkan)," kata Suharso.

Usai konferensi pers tentang anggaran 2025, Suharso menyampaikan alokasi anggaran tahun depan sudah menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan baru.

"Rencana kerja pemerintah pada tahun 2025 ini telah padu padankan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dikenalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih," terang Suharso dalam acara Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Ia menjabarkan untuk program makan bergizi gratis anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk 15,42 juta anak sekolah di 514 kabupaten/kota.

"Pertama misalnya yang yang memberikan makanan bergizi sehat di sekolah untuk meliputi 15,42 juta jiwa di 514 Kabupaten/Kota," ucapnya.

Kemudian kenaikan gaji PNS, menurut Suharso, akan fokus pada peningkatan kesejahteraan guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta TNI/POLRI, dan dilakukan bertahap.

"Kenaikan gaji aparatur sipil negara terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta TNI, Polri secara bertahap," jelas Suharso.

(hns/hns)