20 hours ago
2
INFO NASIONAL - Universitas Airlangga (UNAIR) dan 15 kampus lainnya siap memasukkan materi jaminan sosial ke dalam kurikulum pendidikan tinggi. Inisiatif tersebut diperkenalkan dalam acara Grand Launching Penguatan Ekosistem Jaminan Sosial melalui Pendidikan di Universitas Airlangga, Surabaya, pada Kamis, 14 Agustus 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan pendidikan memiliki peran penting membentuk kesadaran masyarakat akan jaminan sosial. "Jaminan sosial adalah wujud kehadiran negara dalam melindungi rakyat dari risiko sosial dan ekonomi. Ekosistem jaminan sosial harus diperkuat dengan prinsip no one left behind untuk memastikan kesejahteraan seluruh warga," ujar menteri yang acap disapa Cak Imin.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Universitas, kata Cak Imin, memiliki peran strategis melahirkan ahli, peneliti, dan inovator di bidang jaminan sosial. Dengan pemahaman sejak dini, mahasiswa dapat berpartisipasi aktif memperluas cakupan, meningkatkan kepatuhan, dan menjaga keberlanjutan ekosistem seperti Program JKN.
Karena itu, ia mengajak seluruh perguruan tinggi berkolaborasi dengan berbagai pihak, guna membangun kesadaran publik. “Kepada seluruh mahasiswa, saya berpesan agar menjadi agen perubahan yang menyuarakan pentingnya jaminan sosial, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan berinovasi menghadirkan solusi nyata untuk kemajuan bangsa," tutur dia.
Cak Imin juga menyoroti peran strategis BPJS Kesehatan yang kini menjadi asuransi kesehatan terbesar di dunia dengan cakupan lebih dari 98 persen penduduk Indonesia. Bahkan menjadi contoh bagi berbagai negara dalam penerapan skema asuransi kesehatan yang berprinsip gotong royong.
“Di Unair ini, saya berterima kasih kepada rektor dan jajarannya yang telah memastikan bahwa seluruh mahasiswa telah terdaftar sebagai peserta JKN aktif,” katanya.
Rektor Unair, Muhammad Madyan, mengatakan kampusnya telah mengintegrasikan materi jaminan sosial dalam sejumlah mata kuliah, seperti Komunikasi Kesehatan dan Layanan Dasar Kesehatan. “Kami ingin menghasilkan lulusan yang inovatif, mandiri, dan mampu menciptakan solusi terkait isu-isu jaminan sosial," ucapnya.
Madyan pun sepakat dengan Cak Imin bahwa mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang mampu merancang program lebih efektif, mengadvokasi kebijakan yang berpihak kepada rakyat, dan memastikan setiap warga negara mendapatkan haknya. Selain itu, peluncuran penguatan ekosistem jaminan sosial melalui pendidikan dapat mempererat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menekankan pentingnya sinergi dengan dunia pendidikan melalui integrasi materi jaminan sosial di lingkungan civitas academica. Langkah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan sekaligus membentuk pola pikir bahwa jaminan sosial seperti Program JKN wajib dipertahankan eksistensinya.
"Dengan pemahaman ini, mereka diharapkan menjadi agen perubahan di keluarga, kampus, dan masyarakat. Per 1 Agustus 2025, peserta JKN mencapai 281,13 juta orang," ucap Ghufron.
Ghufron mengungkapkan, BPJS Kesehatan juga memiliki big data yang dapat dimanfaatkan akademisi, peneliti, dan masyarakat untuk penelitian serta kebijakan berbasis bukti. Dengan demikian dapat menjadi ruang berbagi masukan, pengalaman, dan strategi implementasi terkait pelaksanaan Program JKN, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan dunia akademik.
"Pengenalan kurikulum jaminan sosial Program JKN akan menjadi katalisator lahirnya penelitian akademik berorientasi solusi nyata, seperti peningkatan mutu layanan, efisiensi pembiayaan, dan perluasan cakupan di ekosistem JKN,” Ghufron menjabarkan.
BPJS Kesehatan berkomitmen membangun kolaborasi lintas sektor, dengan perguruan tinggi sebagai pelopor, demi terwujudnya sistem jaminan kesehatan inklusif, merata, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. (*)
