Wacana Presiden Tunjuk Kapolri Langsung tanpa Melalui DPR RI Dinilai Masuk Akal

Ilustrasi: Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat menyampaikan keterangan kepada wartawan usai menjenguk polisi yang dirawat di RS Polri Kramat Jati(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai usulan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar agar presiden dapat langsung menunjuk Kapolri tanpa persetujuan DPR RI sebagai gagasan yang masuk akal dan sejalan dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.

Menurut Jamiluddin, Kapolri merupakan bagian dari lingkup kekuasaan eksekutif, sehingga idealnya penunjukan jabatan tersebut menjadi kewenangan penuh presiden. 

“Usulan tersebut kiranya masuk akal, karena Kapolri masuk bagian dari eksekutif. Karena itu, sungguh ideal bila Kapolri hanya dipilih oleh presiden sebagai pimpinan eksekutif,” kata Jamiluddin dalam keterangannya pada Sabtu (13/12).  

Ia menjelaskan, sistem presidensial menempatkan presiden sebagai pemegang otoritas utama dalam menentukan pimpinan di lingkungan eksekutif. Oleh karena itu, keterlibatan DPR RI melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dinilai perlu ditinjau ulang. 

“Dengan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pimpinan di lingkup eksekutif, DPR sebagai lembaga legislatif sudah masuk ke wilayah kewenangan presiden,” ujarnya.

Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menambahkan, keterlibatan DPR dalam proses pemilihan pimpinan eksekutif juga berpotensi melemahkan fungsi pengawasan DPR itu sendiri. 

“Akan sulit bagi DPR RI untuk objektif dan optimal melakukan pengawasan terhadap sosok pimpinan yang ikut dipilih dan disetujuinya,” kata dia.

Kondisi tersebut, lanjut Jamiluddin, berdampak pada pelaksanaan prinsip check and balances. DPR RI dinilai akan kesulitan menjalankan fungsi penyeimbangan kekuasaan secara optimal terhadap pejabat eksekutif yang proses penunjukannya turut melibatkan lembaga legislatif. 

“Hal itu tentu berimplikasi pada tidak optimalnya pelaksanaan check and balances,” ucapnya.

Ia menilai, apabila seluruh pimpinan di lingkup eksekutif dipilih dan ditetapkan langsung oleh presiden tanpa melibatkan DPR RI, maka Indonesia justru semakin mendekati penerapan prinsip trias politica. 

“Presiden diberi porsi kewenangannya dalam menetapkan pimpinan eksekutif tanpa cawe-cawe legislatif,” katanya.

Jamil pun berpendapat, mekanisme serupa idealnya juga diterapkan pada jabatan eksekutif lainnya, seperti Panglima TNI dan duta besar. 

“Untuk itu, semua pimpinan di lingkup eksekutif idealnya tidak perlu meminta persetujuan DPR RI. Pemilihan Panglima TNI, duta besar, dan lainnya cukup dipilih oleh presiden,” ujar dia.

Dengan mekanisme tersebut, DPR RI dapat lebih fokus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja para pimpinan eksekutif. 

“Kalau hal itu dapat dilaksanakan, DPR RI tinggal mengawasi kinerja pimpinan di lingkup eksekutif, sehingga check and balances dapat dilaksanakan secara optimal,” pungkasnya. (Dev/M-3)