Wakil Ketua KPK Minta Direktur Gratifikasi Cek soal Jet Pribadi Kaesang-Erina

Jakarta -

Kaesang Pangarep dan Erina Gudono tengah mendapatkan sorotan terkait jet pribadi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata turut mengomentari terkait putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut.

"Kita berprinsip semua orang berkedudukan sama di depan hukum. Pimpinan (KPK) sendiri sebenarnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi, tolong dong itu informasi informasi dari media itu diklarifikasi," kata Alex di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2024).

Alex menyebut hal-hal yang menjadi perhatian publik akan ditindaklanjuti KPK. Menurutnya hal itu penting agar menjadi jelas.

"Itu menjadi perhatian publik menjadi keprihatinan publik juga, ya kita juga harus peka juga, kita harus pro aktif klarifikasi ... toh nggak masalah juga KPK yang kemudian bisa menjelaskan. tapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, Ini apa ini kejadiannya, apakah masuk gratifikasi? Siapa yang memberikan fasilitas itu dan sebagainya harus clear," imbuhnya.

Saat ditanya status Kaesang yang bukan merupakan penyelenggara negara, Alex mengatakan secara umum tetap bisa diklarifikasi. Sekali lagi, Alex mengatakan agar semua menjadi jelas.

"Secara umum bisa. ya kalau nggak bisa ya kayak saya saya suruh saja anak saya untuk kamu terima saja semua itu. selesai sudah. bukan saya yang melakukan itu anak saya tapi ya itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian pemberian fasilitas dan sebagainya ada hubungannya dengan jabatan dari orang tuanya atau ... masyarakat pengin tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas dan sebagainya, apakah membayar sendiri? Ataukah free? Kan begitu Kalau membayar sendiri kan selesai, nggak ada persoalan. saya bayar sendiri pak, ya sudah. Kan itu, itu yang perlu dijelaskan juga oleh yang bersangkutan.," jelas Alex.

"Kalau menurut saya sih nggak perlu juga diklarifikasi KPK kalau yang bersangkutan kemudian mendeclaire, saya bayar. ini loh transformasi, bukti bayar. Ketika itu berupa fasilitas yang diberikan dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas itu. Ya intinya itu supaya masyarakat juga nggak bertanya tanya terus," imbuhnya.

Secara terpisah detikcom sudah mencoba menghubungi Sekjen PSI Raja Juli Antoni perihal pernyataan Pimpinan KPK itu, tapi yang bersangkutan belum merespons. Selain itu upaya yang sama dilakukan ke Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi tapi juga belum direspons.

Meski demikian beberapa waktu sebelumnya Raja Juli sudah memberikan tanggapan tentang unggahan istri Kaesang saat perjalanan ke Amerika Serikat yang menjadi perbincangan.

"Ya itu bagian dari dinamika demokrasi. Itu adalah kebebasan warga negara yang bisa kita dinikmati, untuk saran, kritik, ya kadang tajam, terlalu tajam ya monggo. Itu bagian dari demokrasi," kata Raja Juli di kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2024).

Raja Juli enggan berkomentar lebih jauh. Menurutnya, hal itu sudah masuk ranah pribadi.

"Saya no comment terhadap itu ya, karena itu urusan personal ya," ujarnya.

(dhn/dhn)