Wapres Ma'ruf Amin Ungkap Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Era Prabowo

Jakarta -

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan strategi pengembangan ekonomi syariah pada era Prabowo Subianto. Strategi itu masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Ma'ruf mengatakan sejak 2020, fokus pengembangan ekonomi syariah yang semula hanya pada sektor keuangan dikembangkan menjadi empat fokus, yaitu industri keuangan, industri halal, dana sosial syariah, serta pengembangan bisnis dan pengusaha syariah. Untuk itu, ke depan pemerintah terus mendorong dan mengawal keberlanjutan perintegrasian ekonomi dan keuangan syariah sebagai program utama.

Apalagi perkembangan keuangan syariah semakin meningkat dengan ditandai oleh naiknya aset dan diversifikasi lembaga keuangan syariah. Aset pasar modal syariah mencapai 20% dari total aset pasar modal nasional.

"Ke depan pemerintah harus terus memastikan dan mengawal keberlanjutan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan pengintegrasian ekonomi dan keuangan syariah dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sebagai program utama pada transformasi ekonomi berbasis produktivitas. Saya harap hal ini menjadi landasan kuat bagi keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada masa kepemimpinan yang akan datang, Presiden Bapak Presiden Prabowo Subianto," kata Ma'ruf dalam acara International Seminar 'The Sharia Economy and Finance', Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

Dia menekankan, pengusaha syariah menjadi peran strategis. Menurutnya, industri halal di sektor keuangan syariah tidak bisa berjalan tanpa peran para pengusaha syariah.

Dia menilai, salah satu yang menjadi fokus utamanya menumbuhkan produksi syariah melalui inkubasi pengusaha di daerah maupun penguatan pengusaha yang ada dari pengusaha konvensional ke syariah.

"Dan yang keempat ini menjadi sangat strategis karena baik industri halal, industri keuangan, maupun infak, wakaf, zakat itu tidak mungkin bisa berjalan tanpa para pengusaha syariah, karena itu menjadi fokus yang perlu dikuatkan adalah menumbuhkan pengusaha syariah, baik melalui inkubasi pengusaha di daerah, penguatan para pengusaha yang ada, maupun penghijrahan dari pengusaha konvensional menjadi pengusaha syariah," terangnya.

Dia menambahkan, program pengembangan ekonomi syariah berjalan baik di pusat maupun daerah pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada 2020, pihaknya mendirikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang anggotanya terdiri dari menteri-menteri ekonomi, seperti Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. KNEKS juga diketuai oleh Presiden dan Wakil Presiden.

(ara/ara)