Wapres Ma'ruf Harap Prabowo-Gibran Lanjutkan Percepatan Penurunan Stunting

Jakarta -

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan membebaskan anak Indonesia dari stunting masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Dia berharap pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dapat tetap melanjutkan program percepatan penurunan stunting.

"Ke depan, saya sangat berharap jajaran pemimpin pemerintahan baru dapat terus berkomitmen melanjutkan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dan menjaga hasil yang sudah dicapai sebelumnya," ujar Ma'ruf Amin dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Stunting Tahun 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Dia menyebut angka stunting di Indonesia berhasil diturunkan 9,3 persen sepanjang tahun 2018-2023. Pada periode itu, kata dia, 2,6 juta anak berhasil diselamatkan dari stunting.

"Prevalensi stunting turun dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 21,5% pada tahun 2023. Penurunan ini satu setengah kali lebih cepat jika dibandingkan dengan periode tahun 2013-2018," sambungnya.

Menurutnya, peran pemimpin dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting sangatlah penting. Dia mengatakan hal itu juga sangat memengaruhi hasil yang bisa dicapai setiap periodenya.

"Akan lebih baik lagi jika dapat melampaui pencapaian pada periode sebelumnya," kata Ma'ruf Amin.

Pemerintahan Prabowo-Gibran, kata Ma'ruf Amin dapat menggunakan rekomendasi hasil evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) periode 2020-2024. Hal itu agar pemerintahan ke depan dapat merumuskan ulang regulasi yang lebih baik mencapai target prevalensi stunting.

"Komitmen dari pemerintah dan dukungan dari semua elemen bangsa untuk mencegah stunting adalah langkah pasti menuju Indonesia Emas 2045," imbuh dia.

Untuk keberlanjutan program penurunan stunting ke depannya, Ma'ruf menitipkan beberapa pesan untuk menjadi perhatian. Pertama, menjadikan evaluasi program sebelumnya sebagai masukan utama bagi perbaikan program ke depan.

"Komitmen kepemimpinan dalam percepatan penurunan stunting di pusat dan daerah harus terus dipertahankan. Penajaman intervensi harus dilakukan agar program lebih tepat sasaran, mulai penyediaan data kelompok sasaran yang lebih akurat hingga pemantauan secara berkala," kata Ma'ruf.

Kedua, perkuat koordinasi lintas sektor di pusat dan daerah melalui pembagian peran yang jelas. Menurutnya, program penurunan stunting merupakan proyek nasional masif yang melibatkan 20 kementerian/lembaga, seluruh provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, serta lembaga nonpemerintah.

"Besarnya skala program tentunya menuntut pembagian peran yang jelas agar dapat saling melengkapi dan tidak tumpang tindih dalam mencapai target Indonesia bebas stunting," ucapnya.

Ketiga, diseminasikan pemahaman tentang stunting yang benar kepada masyarakat. Ma'ruf menyebut sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman keliru terkait stunting.

"Pemahaman yang benar adalah titik awal untuk melakukan intervensi yang tepat sasaran," ucapnya.

(ond/idn)