2 weeks ago
5
Sleman -
Warga kompak memprotes keras adanya wacana pembuatan kelab malam di kawasan Gamping, Sleman, DIY. Banyak spanduk protes dibentangkan.
Puluhan spanduk bertuliskan penolakan pembangunan kelab malam terbentang di kawasan Dusun Kronggahan, Trihanggo, Gamping, Sleman. Mulai dari kawasan Ringroad Utara Kronggahan, Jalan Kabupaten hingga jalan perkampungan di Dusun Kronggahan I dan Kronggahan II.
Beragam tulisan terpampang, di antaranya 'Kronggahan Menolak Tempat Hiburan Malam', 'Desa Tentram Bukan Hiburan Malam', 'Butuhku Sholawat Udu Maksiat', hingga menyinggung pemanfaatan tanah kas desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Spanduknya sudah dipasang sejak malam Minggu kemarin, warga menolak pembangunan hiburan malam di dekat sini," jelas salah satu warga Kronggahan II, Benu, ditemui di kediamannya, Senin (2/9/2024).
Benu menuturkan penolakan datang dari dua dusun sekaligus. Baik Dusun Kronggahan I yang menjadi lokasi pembangunan maupun warga Dusun Kronggahan II yang berada di utaranya. Beragam spanduk juga terlihat di lokasi yang disebut sebagai calon tempat hiburan malam.
"Jadi ada 5 RW dari Kronggahan II dan 5 RW juga dari Kronggahan I. Semua menolak adanya pembangunan tempat hiburan malam," katanya.
detikJogja mengklarifikasi penolakan ini ke Lurah Trihanggo, Putra Fajar Yunior. Ditemui di Kantor Kalurahan, dia membenarkan adanya spanduk penolakan tersebut. Pemasangan spanduk sudah berlangsung sejak Sabtu malam (31/8) oleh warga sekitar.
Pihaknya juga memberikan teguran kepada perusahaan yang disebut hendak mendirikan kelab malam. Mereka meminta agar perusahaan menghentikan seluruh aktivitas pembangunan fisik, khususnya pembuatan fondasi bangunan di lokasi tersebut.
Fajar mengungkapkan pada per 21 Agustus 2024, pihaknya sudah memberikan surat teguran kepada perusahaan tersebut. "Jadi itu berawal pada tanggal 20 (Agustus) mereka menggali tanah untuk fondasi, lalu ada laporan warga masuk dan besoknya saya surati," ujarnya.
Adanya aktivitas pembuatan fondasi berawal dari pembangunan jalan di sisi barat lahan. Jalan ini merupakan wujud CSR atas permintaan warga. berupa akses jalan yang menghubungkan Ringroad Utara dengan wilayah perkampungan.
Selama proses pembangunan jalan ini hanya melibatkan alat berat. Tujuannya untuk menguruk tanah sedalam 8 meter. Hanya saja, tanpa sepengetahuan, perusahaan itu turut dibangun fondasi di area lahan tanah kas desa.
Dia menerangkan jalan beton tersebut konteksnya di luar perusahaan karena memang penerapannya sebagai fasilitas umum. "Tapi ternyata tukangnya nganggur karena yang kerja alat berat, lalu tiba-tiba malah membangun fondasi hingga akhirnya terbit surat teguran," katanya.
Tak hanya jalan umum, warga juga menghendaki sejumlah bantuan lainnya. Mulai dari lapangan voli, bantuan membangun gedung serbaguna hingga tidak mengusir kawasan kandang kelompok. Seluruh permintaan ini, lanjutnya, telah disepakati oleh pihak perusahaan.
Fajar menuturkan bahwa telah ada sosialisasi terkait pemanfaatan lahan. Hanya saja untuk pembangunan belum ada sosialisasi belum ada sama sekali. Inilah yang menimbulkan gelombang penolakan dari warga.
"Itu kan TKD, warga yang menggarap lahan di situ juga sudah disepakati dapat ganti rugi. Tapi karena izinnya memang belum turun maka tidak boleh membangun, tapi ternyata kemarin membuat fondasi," ujarnya.
Fajar menuturkan bahwa lokasi tersebut memang berstatus tanah kas desa. Surat teguran juga bertujuan agar manajemen perusahaan terlebih dahulu melengkapi perizinan. Terutama ke Dispertaru DIY yang berwenang dalam pendataan tanah kas desa.
Pihaknya juga melarang adanya aktivitas pembangunan. Setidaknya hingga surat izin pemanfaatan TKD turun. Lokasi yang dipermasalahkan warga tercatat seluas 2 hektar.
"Rekomendasi pemanfaatan TKD tetap dari Dispertaru. Kalau belum turun aktivitas tidak lanjut dulu. Luas tanahnya 2 hektar, diajukan belum ada, intinya TKD belum rembugan. Sosialisasi pemanfatan tanah kas desa tapi pembangunan belum sosialiasi," katanya.
___________
Artikel ini telah tayang di detikJogja
(wkn/wkn)
