DPR Sebut Tak Ada 'Negara' Dalam Penjualan Bijih Nikel Via Darat

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XII DPR buka-bukaan terkait penjualan hasil pertambangan khususnya bijih nikel yang dilakukan melalui darat. Yang ditemukannya, negara tidak hadir dalam sistem penjualan bijih nikel melalui darat tersebut.

Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi menceritakan, bahwa ia memiliki pengalaman di Industri Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Di mana, ditemukan ada beberapa timbangan (alat ukur produksi pertambangan) yang dioperasikan oleh perusahaan sendiri dan diketahui oleh surveyor.

Namun, kata Bambang Haryadi, negara atau pemerintah tidak ada dalam proses penjualan hasil timbangan tersebut.

"Kami menemukan bahwa tidak ada negara, tidak ada pemerintah di dalam untuk penjualan darat. Hal itu sempat kami sampaikan kebetulan kami diundang Presiden, kami sampaikan bahwa Pak skema penjualan darat itu tidak ada," terang Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Minerba, Tri Winarno dan perusahaa pertambangan lainnya, di Gedung DPR, Senin (8/12/2025).

Ia merinci, kawasan industri seperti IWIP mendapatkan ore atau bijih nikel dari tambang tanpa melalui negara, yang bisa melihat berapa kualitasnya. Namun, kegiatan penjualan darat itu hanya berdasarkan laporan dari surveyor.

"Karena pegangannya hanya laporan dari surveyor itu sendiri. Dan itu diakui oleh Pak Dirjen. Betul Pak? Betul ya Pak Tri ya? Bahwa Minerba belum pernah mengatur skema penjualan darat melalui trucking. Sistem kontrolnya itu loh," jelas Bambang.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]