Menko Hadi Minta Intelijen Awasi Pilkada Serentak: Jangan Sampai Ada Gangguan

Jakarta -

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahanto mengatakan kerawanan Pilkada Serentak 2024 perlu diantisipasi. Salah satu langkah antisipasi adalah dengan memperkuat aparat intelijen.

Hal itu diungkapkan Hadi dalam acara peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 Tahapan Pencalonan, Kampanye dan Pungut Hitung yang dilaksanakan Bawaslu RI di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024). Hadi mengatakan aspek intelijen perlu diperkuat sebab kekuatan TNI-Polri pada Pilkada 2024 lebih banyak dialihkan pada tugas penjagaan keamanan.

"Bagaimana antisipasi termasuk aparat intelijen, saya wanti-wanti kepada aparat intelijen karena kekuatan kita TNI-Polri dibagi habis di seluruh wilayah, sehingga aparat intelijen harus bekerja 24 jam mengantisipasi jangan sampai ada gangguan," kata Hadi.

"Ibarat kata di daerah saya kemarin sampaikan di daerah Malang Selatan ditemukan ada daun jatuh saja, aparat intelijen harus tahu jatuh kenapa? Jatuh dipetik atau jatuh pada waktunya. Artinya apa? Intelejen ini harus benar-benar memperhatikan dan melihat jangan sampai ada kerawanan sekecil apapun," jelasnya.

Hadi turut mengapresiasi langkah Bawaslu RI dalam meluncurkan Pemetaan Kerawanan Pilkada. Dia meyakini dengan pemetaan tersebut maka potensi gangguan saat Pilkada dapat diminimalisir.

"Ini tentunya akan semakin menambah keyakinan kita semua, serta kesiapan kita semua dalam mengantisipasi bentuk-bentuk yang nantinya akan kita lihat di lapangan yang akan mengganggu tahapan Pilkada," ujarnya.

Lima Provinsi Kerawanan Tinggi saat Pilkada 2024 Versi Bawaslu

Bawaslu RI meluncurkan Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 Tahapan Pencalonan, Kampanye dan Pungut Hitung. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkapkan lima provinsi dalam kategori kerawanan tinggi di Pilkada 2024.

Lima provinsi yang masuk kategori rawan tinggi itu diukur dari sejumlah dimensi dan indikator. Mulai dari kerawanan di tahap pencalonan, kampanye hingga pungut hitung.

"Yang patut kita waspadai, ada lima provinsi dengan kerawanan tertinggi pada tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Nusa Tenggara Timur, kemudian Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah, ini lima provinsi paling tinggi kerawanan di Pilkada," kata Rahmat Bagja di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.

Selain lima provinsi tersebut, Bawaslu juga memetakan 84 kabupaten kota yang masuk dalam tingkat kerawanan tinggi. Daerah tersebut antara lain Malang hingga Berau.

"Kemudian kita melakukan pemetaan di kabupaten kota, ada 16 persen atau 84 kabupaten kota yang rawan tinggi, salah satunya misalnya kita sebutkan kabupaten Malang, Fakfak, Pinrang, Bangkalan, Bulukumba, Baubau, Manggarai Timur, sampai dengan Kabupaten Berau, nanti teman-teman bisa lihat," jelasnya.

(ygs/ygs)