4 hours ago
1
Jakarta -
Mencuat sinyal PDIP bakal merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming nantinya. Sinyal itu muncul buntut wacana pertemuan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober.
Kabar ini pun menuai banyak respons, dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga partai koalisi. Simak dirangkum detikcom, Senin (23/9/2024).
Respons Jokowi
Jokowi buka suara jika PDIP gabung ke kabinet Prabowo-Gibran. Jokowi meminta hal tersebut ditanyakan kepada Prabowo sebagai presiden terpilih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut sempat ditanyakan kepada Jokowi setelah melakukan pertemuan dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9). Jokowi menekankan kabinet selanjutnya merupakan hak prerogatif presiden terpilih.
"Ditanyakan kepada presiden terpilih, kewenangan itu hak prerogatif presiden," kata Jokowi.
Puan Buka Peluang
Ketua DPP PDIP Puan Maharani turut buka suara mengenai wacana tersebut. Puan membuka peluang hal itu bisa terjadi.
"Semuanya tidak ada yang tidak mungkin, mungkin saja," kata Puan di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9).
Namun, Puan ogah berbicara lebih lanjut mengenai kepastian PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Menurutnya, hal itu dapat diketahui setelah pertemuan Megawati dan Prabowo terjadi.
"Nanti baru diketahui setelah pertemuan," ujarnya.
KIM Sambut Baik
Partai bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukung Prabowo-Gibran, Demokrat, menyambut baik rencana pertemuan Prabowo dan Megawati. Namun, Demokrat enggan berspekulasi jika pertemuan Prabowo-Megawati itu dikaitkan sebagai sinyal PDIP masuk kabinet Prabowo-Gibran.
"Kami menghormati dan menyambut baik rencana pertemuan atau silaturahmi kebangsaan antara Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI Ibu Megawati Soekarnoputri. Kami tak ingin berspekulasi terkait wacana yang berkembang bahwa PDIP berpotensi masuk kabinet, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo selaku presiden terpilih. Ini hak prerogatif presiden," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Sabtu (21/9).
Kamhar menilai rencana pertemuan Prabowo dan Megawati itu sebagai silaturahmi kebangsaan. Sebab, kata dia, Prabowo dan Megawati adalah dua tokoh yang selalu mementingkan bangsa dan negara.
"Keduanya adalah patriot yang selalu menjadikan kepentingan bangsa dan negara sebagai yang utama dan terutama. Kami yakini silaturahmi kebangsaan ini akan memberikan dampak positif, apalagi tantangan yang dihadapi pemerintahan ke depan semakin kompleks," ucapnya.
Menurut Kamhar, untuk mewujudkan Indonesia maju, perlu kolaborasi dan sinergi seluruh elemen bangsa. Termasuk kolaborasi partai koalisi pengusung Prabowo-Gibran dengan PDIP.
Simak selengkapnya di halaman berikut.
