1 month ago
16
Jakarta -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bakal mengalihkan anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) ke program sekolah swasta gratis pada 2025. Dinas Pendidikan Jakarta menuturkan, DPRD Komisi E juga mendukung kebijakan ini dan anggaran pun cukup tersedia untuk pemenuhan sekolah swasta gratis di tahun depan.
"(Anggaran) untuk KJP otomatis kami alihkan ke sana (sekolah swasta gratis). Juli tahun ajaran baru," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Budi Awaluddin saat dikonfirmasi, Sabtu (24/8/2024).
"(Total anggaran) masih kami dalami, angkanya sudah bisa meng-cover semua dari anggaran KJP itu," lanjutnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski anggaran masih belum final, kata Budi, Disdik telah melakukan klasifikasi sekolah yang akan diajak kerja sama. Totalnya, ada 2.900 sekolah swasta se-Jakarta dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK yang akan digandeng Pemprov.
"Kalau sekolah swasta itu jumlahnya ada 5.895, yang tidak menerima dana BOS itu sekitar 495. Jadi sekitar 2.900-an kami akan gratiskan, dari SD, SMP, SMA sampai SMK," tututnya.
Budi menjelaskan, sekolah swasta yang tidak diajak dalam program ini adalah sekolah yang memiliki grade paling tinggi. "Karena klaster 4 dan 5 (grade tinggi) tidak mungkin kami berikan bantuan sekolah gratis karena mereka tidak menerima dana BOS," imbuhnya.
Sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemprov mematangkan persiapan sebelum kebijakan program sekolah swasta gratis diterapkan. Pras, sapaan akrabnya, meminta agar sudut pandang seluruh stakeholder disatukan supaya tak ada masalah di kemudian hari akibat kebijakan yang saling berbenturan.
"Saya ingatkan, sebelum ini (kebijakan sekolah gratis) diputuskan, dikonsolidasi dulu," kata Pras dalam keterangan tertulis, Selasa (13/8).
Ia mengimbau Dinas Pendidikan memperketat dan mengevaluasi sekolah swasta yang tergabung dalam program sekolah gratis. Sebab, kata dia, ia khawatir ada sekolah yang hanya memanfaatkan program ini, namun tidak benar-benar menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
"Terutama di sekolah-sekolah swasta ini jangan yang kaleng-kaleng di semua jenjangnya. Sekolah gratis ini harus benar-benar terkoordinir, terkontrol dengan baik," tutur Pras.
(bel/dwia)
