1 month ago
18
Jakarta -
Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta akan menggandeng 2.900 sekolah swasta untuk ikut kerja sama dalam program sekolah swasta gratis. Pelaksana Tugas (Plt) Kadisdik Jakarta Budi Awaluddin menuturkan, sekolah gratis yang akan berkerja sama dengan Pemprov itu mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK se-Jakarta
"Kalau sekolah swasta itu jumlahnya ada 5.895. Jadi sekitar 2.900-an kami akan gratiskan, dari SD, SMP, SMA sampai SMK," kata Budi saat dikonfirmasi, Sabtu (24/8/2024).
Namun, Budi belum menjelaskan berapa kuota siswa yang diterima untuk satu sekolah swasta. Pihaknya akan mengutamakan anak-anak yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bisa mengikuti program sekolah gratis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Enggak ada (syarat khusus). Kami utamakan mereka yang (masuk) DTKS," ucap dia.
Sementara itu ada 495 sekolah swasta yang tidak diajak dalam program karena tidak menerima dana BOS dan termasuk sekolah elite. "Yang tidak menerima dana BOS itu sekitar 495. Karena klaster 4 dan 5 (grade tinggi) tidak mungkin kami berikan bantuan sekolah gratis karena mereka tidak menerima dana BOS," ucapnya.
Di sisi lain, Budi menuturkan, DPRD Komisi E mendukung kebijakan ini dan anggaran pun cukup tersedia untuk pemenuhan sekolah swasta gratis di tahun depan.
"(Anggaran) untuk KJP otomatis kami alihkan ke sana (sekolah swasta gratis). Juli tahun ajaran baru," imbuhnya.
"(Total anggaran) masih kami dalami, angkanya sudah bisa meng-cover semua dari anggaran KJP itu," pungkasnya.
Sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemprov mematangkan persiapan sebelum kebijakan program sekolah swasta gratis diterapkan. Pras, sapaan akrabnya, meminta agar sudut pandang seluruh stakeholder disatukan supaya tak ada masalah di kemudian hari akibat kebijakan yang saling berbenturan.
"Saya ingatkan, sebelum ini (kebijakan sekolah gratis) diputuskan, dikonsolidasi dulu," kata Pras dalam keterangan tertulis, Selasa (13/8).
Ia mengimbau Dinas Pendidikan memperketat dan mengevaluasi sekolah swasta yang tergabung dalam program sekolah gratis. Sebab, kata dia, ia khawatir ada sekolah yang hanya memanfaatkan program ini, namun tidak benar-benar menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
"Terutama di sekolah-sekolah swasta ini jangan yang kaleng-kaleng di semua jenjangnya. Sekolah gratis ini harus benar-benar terkoordinir, terkontrol dengan baik," tutur Pras.
(bel/dwia)
